Surabaya,Kim.id- Sebagai “Mitra pemerintah”. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) Kelurahan Kutisari, Bersama Kelompok Masyarakat (PokMas) Kutisari Bersatu Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya dan Para Ketua RW Menggelar Silaturahmi anggota PokMas Kutisari Bersatu dan persiapan pelaksanaan agenda program pemeliharaan berbasis masyarakat melalui Dana Kelurahan (Dakel) Tahun 2024.

Nuansa diskusi agenda kerja PokMas tahun 2024 yang menghadirkan perwakilan para ketua RW diwilayah kerja Kelurahan Kutisari tersebut, dilaksanakan di Rumah Makan Teko, Beji (Pasuruan) Minggu (3 Desember 2023) pagi tadi telah dilaksanakan Koordinasi kesiapan Para PokMas untuk melaksanakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat dari Program Unggulan Pemerintah Kota Surabaya. 

Pembawa acara sambutan oleh sekretaris PokMas H.Agus Budiarto, 

Disamping peran LPMK dan PokMas. Peran Rukun Warga (RW) tentunya harus proaktif, sehingga kemandirian masyarakat di wilayah kelurahan Kutisari dapat tercapai.

“ Implementasi pengelolaan dana kelurahan (Dakel) diharapkan agar dapat memprioritaskan sistem swakelola dari kelompok masyarakat (PokMas). Dengan prinsip pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.” Kata ketua PokMas Kelurahan Kutisari H. Sumari diamini Moh.Junaedi selaku Ketua LPMK dan Perwakilan RW yang hadir.

Seperti diketahui, bahwa Pemerintah Pusat, telah mengalokasikan secara khusus dana yang akan diterima tiap-tiap kelurahan yang disebut dengan Dana Kelurahan, yang ditujukan guna pemerataan pembangunan di daerah-daerah termasuk di Kelurahan Kutisari.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan yang di Biayai melalui Dana kelurahan, Kata Samsuri diharapkan agar selalu berkoordinasi, berkonsultasi, berkomunikasi dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terkait.

“ Tentunya kita harapkan masing-masing pihak, baik kita PokMas dan LPMK  juga para ketua RW agar senantiasa pro aktif dalam setiap kegiatan, baik yang tersentuh melalui Dana Kelurahan, ataupun diluar daripada Dana kelurahan,” harapnya

Adapun pelaksanaan program pemerintah untuk pemeliharaan yang bersumber dari dana kelurahan  yang akan dikerjakan secara prioritas Saluran karena walikota Surabaya mewujudkan tahun 2024 Surabaya Bebas Banjir maka dari itu pembangunan saluran drainase lingkungan menjadi skala prioritas .

“ Dan selama pelaksanaan program kegiatan dilaksanakan, kita PokMas juga LPMK tentunya akan terus memantau atau berada di lokasi selama proses pelaksanaan kegiatan nantinya” pungkasnya. (Kim Kutisari)